MOTIVASI DAN MEMIMPIN KARYAWAN

MAKALAH PENGANTAR BISNIS

MOTIVASI DAN MEMIMPIN KARYAWAN

PENYUSUN: MUH. SAUPI GHANY

NIM:A1B212104

JURUSAN: MANAJEMEN

LATAR BELAKANG

Memotivasi dan memimpin karyawan adalah sebuah usaha dan tindakan yang dapat menggairahkan para karyawan sehingga apa yang menjadi keinginan pemimpin dapat tercapai dengan baik.

Tindakan yang seperti ini para karyawan akan semangat untuk bekerja karna telah diberikan motivasi dan bimbingan oleh pemimpinnya, karyawan akan merasa senang bekerja jika diperlakukan baik oleh pemimpinnya, “majunya suatu perusahaan (bisnis) tergantung pada pemimpinnya”.

Jika pemimpin tidak seperti ini maka para karyawan akan merasa kebingungan dan tak ada gairah dalam bekerja dan tentu saja pelanggan tidak suka apa bila pelayanan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan dan bisnis tidak akan berjalan dengan lancer, sesuai dengan keinginannya, maka dari itu butuh motivasi dan bimbingan bagi karyawan.

                       

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Menguraikan sifat dan pentingnya kontrak psikologis dalam lingkungan kerja.
2. Apa pentingnya kepuasan kerja dan semangat kerja karyawan dan merangkum peranan kedua hal tersebut dalam hubungan antar manusia di lingkungan kerja.
3. Bagaimana Mengidentifikasi dan merangkum teori-teori mengenai motivasi karyawan yang paling penting
4. Strategi apa saja yang dipakai oleh organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan.
5. Bagaimana cara mendiskusikan gaya-gaya kepemimpinan manajerial yang berbeda-beda dampaknya pada hubungan antar manusia di lingkungan kerja

MOTIVASI DAN MEMIMPIN KARYAWAN

•          Mengendalikan sifat dan pentingnya kontrak psikologis dalam lingkungan kerja

Landasan dari hubungan manusia yang baik – interaksi antara karyawan dan majikan serta sikap mereka terhadap yang lain – adalah angkatan kerja yang puas dan termotivasi. Kepuasan dan motivasi bergantung pada kontrak psikologis antara organisasi dan karyawan: sejumlah harapan yang dipegang oleh karyawan menyangkut kontribusi yang akan mereka berikan dan yang akan diberikan organisasi sebagai imbalannya.

•          Mendiskusikan pentingnya kepuasan kerja dan semangat kerja karyawan dan merangkum peran keduanya dalam hubungan manusia di lingkungan kerja (1)

Kepuasan kerja adalah tingkatan kegembiraan yang didapatkan orang karena melakukan pekerjaan. Jika senang dengan pekerjaannya, mereka akan relatif puas. Karyawan yang puas mungkin memiliki semangat kerja yang tinggi – keseluruhan sikap karyawan terhadap lingkungan kerja mereka. Semangat kerja mencerminkan seberapa jauh mereka memahami bahwa kebutuhan mereka tercapai oleh pekerjaan mereka.

Karyawan yang puas dan memiliki semangat yang tinggi, dalam banyak hal akan membawa organisasi ke dalam keuntungan, dan mereka juga akan lebih loyal serta memberikan sumbangan yang bermanfaat. Namun, jika semangat kerja yang rendah bisa mengakibatkan perputaran karyawan yang tinggi – persentase angkatan kerja organisasi yang keluar dan harus digantikan.

Tingkat perputaran yang tinggi mengakibatkan gangguan terhadap jadwal produksi, biaya pelatihan ulang yang tinggi, dan merosotnya produktivitas perusahaan.

•          Mengidentifikasi dan merangkum teori-teori motivasi karyawan yang paling penting (1)

Motivasi adalah seperangkat kekuatan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu. Douglas McGregor mengklasifikasi keyakinan tentang perilaku manusia menjadi dua perangkat asumsi. Manajer yang menganut Teori X yakin bahwa pada dasarnya orang malas dan harus dihukum atau diimbali. Manajer yang menganut Teori Y yakin bahwa orang pada dasarnya tertarik untuk menjadi produktif dan senderung mendapatkan karyawan yang puas dan termotivasi.

Model hierarki kebutuhan manusia Abraham Maslow berpendapat bahwa orang yang bekerja berupaya memuaskan satu atau lebih dari lima kebutuhan yang berbeda. Teori dua faktor dari Frederick Herzberg menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan bergantung pada faktor-faktor higienis, seperti kondisi kerja, dan faktor motivasi, seperti pengekuan karena pekerjaan dilakukan dengan baik.

Teori ekspektansi mengemukakan bahwa orang termotivasi untuk bekerja dapat diperoleh.

Teori keadilan berfokus pada perbandingan sosial – orang yang mengevaluasi perlakuan organisasi terhadap mereka dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang lain.

•          Menguraikan beberapa strategi yang dipakai oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan (1)

5 Program utama yang dirancang untuk membuat pekerjaan menjadi lebih menarik dan lebih dihargai:

1. Teori Reinforcement/ Modifikasi perilaku
2. Manajemen berdasarkan tujuan
3. Manajemen partisipatif dan pemberdayaan
4. Manajemen tim
5. Pengayaan pekerjaan

1. Teori Reinforcement/ Modifikasi perilaku: Teori bahwa perilaku dapat didorong atau dikurangi dengan cara memberikan saran berupa imbalan atau hukuman.
2. Manajemen berdasarkan tujuan: Serangkaian prosedur yang mencakup manajer dan bawahannya dalam menetapkan sasaran dan mengevaluasi kemajuan.
3. Manajemen partisipatif dan pemberdayaan: Metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberi kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara dalam manajemen pekerjaannya dan perusahaan.
4. Manajemen tim: Metode meningkatkan kepuasan dengan memberikan tanggung jawab membuat keputusan untuk kegiatan-kegiatan kecil tertentu.
5. Pengayaan pekerjaan: Metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara menambah satu atau lebih faktor motivasi ke dalam kegiatan kerja.

Dengan merestrukturisasi pekerjaan demi mencapai kecocokan yang lebih memuaskan antara pekerja dan pekerjaan mereka, perancangan ulang pekerjaan memotivasi individu dengan kebutuhan yang kuat untuk pertumbuhan karier atau prestasi. Banyak perusahaan bereksperimen dengan cara: jadwal kerja yang dimodifikasi, berbagi pekerjaan, program waktu fleksibel dan juga telecommuting.

•          Mendiskusikan gaya-gaya kepemimpinan manajerial yang berbeda dan dampak-dampaknya pada hubungan manusia di lingkungan kerja (1)

Satu komponen penting dari fungsi manajer sebagai pengarah adalah kepemimpinan, yaitu proses memotivasi orang lain untuk bekerja memenuhi tujuan tertentu. Teori-teori kontemporer tentang kepemimpinan berfokus pada gaya manajerial – pola perilaku yang diperagakan manajer ketika berhadapan dengan bawahan.

3 Gaya manajerial yang umum yaitu:

1. Otokratis: Gaya manajerial di mana manajer biasanya memberikan perintah dan mengharapkan mereka dipatuhi tanpa ragu-ragu.
2. Demokratis: Gaya manajerial di mana manajer meminta masukan dari bawahannya sebelum membuat keputusan, tetapi tetap memegang kekuatan akhir dalam pembuatan keputusan.
3. Wewenang penuh: Gaya manajerial dimana manajer biasanya berperan sebagai penasihat terhadap bawahannya yang diperbolehkan membuat keputusan

Akhir-akhir ini manajer mulai menerapkan pendekatan kontingensi (pendekatan gaya manajerial yang berkeyakinan bahwa perilaku manajerial yang tepat terhadap segala situasi bergantung pada elemen-elemen yang unik dari situasi tersebut).

Pendekatan ini mengakui kerumitan masaah manajerial dan mengakui bahwa orang dalam budaya yang berbeda mengharapkan hal-hal yang berbeda dari manajer mereka.

KESIMPULAN

Peran Psikologis di Perusahaan Psikologi dalam pengertian umum adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah-laku manusia. Bagi orang awam seringkali Psikologi disebut dengan ilmu jiwa karena berhubungan dengan hal-hal psikologis / kejiwaan.

Pentingnya kepuasan dan moral Pengertian kepuasan dalam bekerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaannya. Hal ini nampak pada sikap karyawan terhadap pekerjaannya, sikap positif bila puas atau sikap negatif bila tidak puas.Ketidakpuasan karyawan dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Misalnya, berhenti bekerja, karyawan mengeluh, tidak patuh, atau mengelakkan sebagian dari tanggung jawab kerjanya.

Motivasi dalam Lingkungan Kerja Seorang Manajer harus mampu untuk memotivasi karyawannya secara aktif dan harus dapat mempengaruhi tingkat motivasi karyawannya, jika kinerja perlu diperbaiki, manajer harus turut campur dan membantu menciptakan atmosfer yang mendorong, mendukung, dan mempertahankan  perbaikan.

Begitu sebaliknya, ketika motivasi karyawan meningkat maka hasil dair aktivitas kerjanya akan maksimal dan baik. Maka seorang manajer harus aktif memotivasi karyawannya dengan cara yang baik agar tercipta lingkungan kerja yang baik.

MAKALAH SISTEM POLITIK ISLAM

makalah sistem politik dalam Islam

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Umat muslim, dalam hidupnya berpegang teguh pada Al Qur’an dan Al Hadist sebagai pedoman hidupnya. Dari kedua pedoman tersebut, umat muslim tidak perlu khawatir dalam menjalani persoalan hidup. Segala apa yang menjadi persoalan, solusi, peringatan, kebaikan dan ancaan termuat di dalam pedoman tersebut. Bahkan dalam Al Qur’an dan Al Hadist permasalahan politik juga tertuang didalamnya. Diantaranya membahas: prinsip politik islam, prinsip politik luar negeri islam. Baik politik luar negeri dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.

Prinsip-prinsip politik yang tertuang dalam Al Qur’an dan Al Hadist merupakan dasar politik islam yang harus diaplikasikan kedalam system yang ada. Diantaranya prinsip-prinsip politik islam tersebut:

1. Keharusam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Al Mu’min:52).
2. Keharusan menyelesaikan masalah ijtihadnya dengan damai (Al Syura:38 dan Ali Imran:159)
3. Ketetapan menunaikan amanat dan melaksanakan hukum secara adil (Al Nisa:58)
4. Kewajiban menaati Allah dan Rosulullah serta ulil amr (Al Nisa:59)
5. Kewajiban mendamaikan konflik dalam masyarakat islam (Al Hujarat:9)
6. Kewajiban mempertahankan kedaulatan negara dan larangan agresi (Al Baqarah:190)
7. Kewajiban mementingkan perdamain dari pada permusuhan (Al Anfal:61)
8. Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam pertahanan dan keamanan (Al Anfal:60)
9. Keharusan menepati janji (An Nahl:91)
10. Keharusan mengutamakan perdamaian diantara bangsa-bangsa (Al Hujarat:13)
11. Keharusan peredaran harta keseluruh masyarakat (Al Hasyr:7)
12. Keharusan mengikuti pelaksanaan hukum

Menurut Abdul Halim Mahmud (1998) bahwa islam juga memiliki politik luar negeri. Tujuan dari politik luar negeri tersebut adalah penyebaran dakwah kepada manusia di penjuru dunia, mengamankan batas territorial umat islam dari fitnah agama, dan system jihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Jadi politik bermakna instansi dari negara untuk keamanan kedaulatan negara dan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana pandangan islam mengenai politik yang menghalalkan segala cara?

1.2.2 Bagaimana pendapat islam tentang pemerintahan yang otoriter?

1.2.3 Bagaimana pandangan islam tentang perang islam melawan negara Barat?

1.3 Tujuan

1.3.1 Mengetahui pandangan islam tentang politik menghalalkan segala cara.

1.3.2 Mengetahui pandangan islam tentang pemerintah otoriter

1.3.3 Mengetahui pandangan islam tentang perang negara Islam dengan negara Barat.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pandangan Islam Mengenai Politik Menghalalkan Segala Cara

Politik berasal dari bahasa latin politicos atau politicus yang berarti relating to citizen (hubungan warga negara). Sedangkan dalam bahasa arab diterjemahkan dengan kata siyasah, kata ini diambil dari kata saasa-yasuusu yang diartikan mengemudi, mengendalikan dan mengatur (M Quraish Shihab,2000). Sedangkan menurut Abdul Qadir Zallum, mengatakan bahwa politik atau siyasah memiliki makna mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri. Dalam politik terdapat negara yang berperan sebagai institusi yang mengatur secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintahan dalam melakukan tugasnya. Maka dapat disimpulkan politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi.

Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan Ulill Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Dari beberapa prinsip diatas yang berkorelasi dengan politik, menggambarkan umat islam dalam berpolitik tidak dapat lepas dari ketentan-ketentuan tersebut. Berpolitik dalam islam tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Maka dapat disimpulkan bahwa politik islam memiliki pengertian mengurus kepentingan rakyat yang didasari prinsip-prinsip agama. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Terlebih apabila mementingkan kepentingan individu atau kelompok. Sedangkan islam dalam berpolitik tidak sekedar mengurusi atau mengendalikan rakyat saja, tetapi juga mengemban kebajikan untuk seluruh rakyatnya.

2.2 Pandangan Islam Mengenai Pemerintahan Otoriter

Dari prinsip-prinsip islam dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemerintahan adalah memberi kesejahteraan kepada rakyatnya. Sehingga seluruh rakyatnya diharapkan dapat menerima hak-haknya sebagai warga negara dan turut mengawasi pemerintahan. Sedangkan pemerintah berfungsi sebagai institusi yang mengatur masyarakat demi masyarakatnya. Maka logika yang dapat diperoleh negara dalam islam merupakan kegiatan demi kesejahteraan masyarakat. Apabila suatu pemerintahan telah beralih fungsi sebagai institusi yang melayani masyarakatnya, justru menjadikan kekuasaan sebagai peyalahgunaan. Maka pemerintahan tersebut dikatakan tidak sehat.

Berbagai macam bentuk pemerintahan menjadi perdebatan diantara para pemikir. Setelah sepeninggal rasul bentuk pemerintahan di Madinah dipegang Abu Bakar sehingga yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh para sahabat ini adalah system khalifah. Dalam bentuk pemerintahan, system khalifah, bentuk kekuasaannya tidak dijalankan secara demokrasi, tetapi secara turun temurun atau penunjukan. Dari seseorang yang berkuasa disebut khalifah Ibnu Khaldum (1406M) mengatakan kekhalifahan maupun kerajaan adalah khilafah Allah diantara manusia bagi pelaksanaan segala peraturan diantara manusia. Al Mawaidi (1058M) dalam bukunya Al-Ahkam Al-Shultaniyah mengatakan bahwa pemilihan atau penunjukan khalifah mesti diikuti bai’at masyarakat. Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya Al Khalifah Al Amanah menyatakan system khalifah perlu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat.

Sebagai umat islam yang menjadikan para sahabat sebagai suri tauladan, tentunya kita harus mencontoh ajaran dan tindakan mereka. Pada inti permasalahannya setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat. Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdi pada rakyatnya; menekan rakyatnya. Sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter. Yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip islam.

2.3 Pandangan Islam Tentang Perang Negara Islam Dengan Negara Barat

Politik luar negeri tidak dapt terlepaskan dari politik islam. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat di negeri sendiri serta kepentingan negara dan bangsa lain. Politik luar negeri islam menurut Ali Abdul Halim Mahmud (1998) terdiri atas dasar-dasar kuat yang mempunyai tujuan yang sudah jelas. Antara lain:

1. Menyebarkan dakwah keseluruh dunia.

2. Mengamankan batas-batas territorial negara dan umat islam dari fitnah dan gangguan-gangguan musuh.

3. Mengaplikasikan system jihad fi sabilillah untuk menegakkan kalimat Allah swt.

Politik luar negeri islam yang mengatur hubungan negara dengan rakyatnya serta instansi yang ada dibawahnya dengan organisasi kenegaraan lainnya. Adapun prinsip-prisip yang digunakan dalam politik luar negeri islam:

1. Pokok dalam hubungan negara adalah perdamaian.

2. Tidak memutuskan hubungan damai antar negara kecuali karena alasan yang mendesak atau darurat.

3. Membuat kaidah-kaidah hubungan luar negeri tetap dalam keadaan damai dan menjamin kedamaian itu.

4. Membuat kaidah-kaidah hubungan luar negeri perang dengan tujuan mengurangi penderitaan.

5. Membuat syarat-syarat bila negara mau diakuai negara lain.

6. Megumumkan ketentuan-ketentuan perang bila sampai itu terjadi agar tetap pada tujuan yang benar.

Politik luar negeri islam berlangsung dalam keadaan damai dan perang. Dalam hubungan politik damai antar negara harus mampu menjaga keamanan, kepercayaan dan perdamaian. Sedangkan dalam politik luar negeri islam dalam keadan perang adalah hanya boleh terjadi apabila dalam hubungan politik tersebut ada upaya memerangi islam, menghalangi dakwah dan mereka yang menyerukan untuk tidak mendengarkan dakwah. Berikut merupakan prinsip politik luar negeri islam yang berlangsung damai: menjaga berdamaian, menegakkan keadilan, memenuhi janji, menjaga hak-hak dan kebebasan no muslim, serta melakukan tolong menolong kemanusiaan dan saling toleransi.

Sementara islam membenci peperangan. Perang hanya akan menimbulkan kesedihan, keruskan, penghancuran dan pembunuhan. Adapun prinsip-prinsip luar negeri islam dalam keadaan perang adalah:

1. Menentukan tujuan perang. Perang dalam islam bukan semata-mata adanya keinginan untuk perang namun dikarenakan oleh sebab karena ingin mencapai tujuan tertentu. Dalam islam tujuan perang itu antar lain: menahan serangan musuh dan melawan kedzaliman dan mengamankan dakwah yang membawa kebajikan untuk seluruh umat.

2. Melakukan persiapan. Suatu negara harus selalu berada dalam kekuatan dan persiapan dalam menahan perang dan mencegah perang itu terjadi.

3. Tidak meminta bantuan musuh untuk mengalahkan musuh. Umat islam harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh musuh yang menampakkan senang dengan landasan-landasan islam, padahal sejatinya dia ingin menghancurkan landasan islam itu sendiri. Jika hal demikian terjadi maka akan berakibat lebih fatal lagi terhadap umat islam.

4. Menepati perjanjian dan persetujuan. Menepati perjanjian atau persetujuan dalam perang adalah sama dalam keadaan damai. Tidak boleh makukan pelanggaran dalam perjanjian kecuali dalam keadaan yang darurat.

5. Menjalankan hukum dan adab islam dalam perang. Islam membuat hukum-hukum, syarat serta etika yang tidak boleh dilanggar oleh umat islam dan pemimpin. Diantaranya: a. Dilarang membunuh wanita, anak kecil dan ornag tua kecuali orang tersebut turut memerangi islam dengan tipu muslihatnya, b. dilarang membunuh seseorang dengan khianat tanpa mengumumkan terlebih dahulu sikap perang, c. dilarang merusak jenazah musuh sekalipun hal yang sama dilakukan terhadap jeazah orang muslim, d. mengubur mayat-mayak musuh sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan, e. memperlakukan tawanan dengan baik.

Dengan demikian jelaslah sudah islam sangat membenci adanya peperangan. Dengan siapapun itu kelompoknya. Karena peprangan hanya akan menimbulakan adanya kerusakan, kehancuran dan pendritaan. Namun islam juga memperbolehkan adanya perang namun dengan sebab yang sudah pasti sesuai dengan aturannya. Walaupun demikan perang yang dilakukan oleh umat muslim tetap harus berpegang terguh dengan prinsip serta hukum-hukum islam yang berlaku. Sehingga bilaman perang tersebut terpaksa harus dilakakukan aka memberikan kemaslahatan bagi umat muslim itu sendiri.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan.

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hokum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudka persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan Ulill Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara. Pemerintahan yang otoriter adalah pemerintahan yang menekan dan memaksakn kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat. Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdi pada rakyatnya; menekan rakyatnya. Sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter. Yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip islam. Dalam politik luar negerinya islam menganjurakan dan menjaga adanya perdamain. Walaupun demikan islam juga memporbolehkan adanya perang, namun dengan sebab yang sudah jelas karena mengancam kelangsungan umat muslim itu sendiri. Dan perang inipun telah memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. Jadi tidak sembarangan perang dapat dilakukan. Politik islam menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat.